Pemerintah Dinilai Belum Sepenuhnya Melaksanakan Kedaulatan Energi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah dinilai belum sepenuhnya melaksanakan kedaulatan energi sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas (Migas).

Kenyataan saat ini bahwa perusahaan eksplorasi migas yang ada saat ini lebih didominasi perusahaan-perusahaan asing.

Pendapat ini mengemuka dalam diskusi publik bertajuk “Mewujudkan Kedaulatan Energi Nasional Penguatan Peran Negara Berdaulat” yang diselenggarakan FISIP Universitas Nasional (Unas) di Jakarta, Jumat (30/9/2016).

Diskusi ini menghadirkan Dekan Fakultas Tehnik Komunikasi dan Informasi (FTKI) Unas Dr. Ucuk Darusalam, Wakil Rektor Unas Prof. Dr Iskandar Fitri , dan Dradjat H. Djukahdi dari Sucofindo.

Dekan FTKI Unas Ucuk Darusalam mengatakan, kedaulatan energi nasional merupakan syarat mutlak untuk menuju negara yang maju sebagaimana amanat UUD 1945.

“Indonesia tidak akan pernah selama-lamanya menjadi negara maju dan modern selama masih menerapkan tata kelola energi yang tidak membawa manfaat signifikan bagi kemajuan bangsa,” ujarnya.

Menurut Ucuk, ketergantungan pada pengelolaan energi nasional dengan investasi asing dalam area minyak, gas, dan mineral serta kurang berperannya SKK Migas sebagai wakil resmi negara untuk mewujudkan kedaulatan energi nasional, memberikan dampak lemahnya fungsi negara dalam tata kelola energi nasional.

Muat Lebih Banyak
Sebelumnya Selanjutnya